Dorong Masyarakat Lebih Sadar Hukum, Bapas Pangkalpinang Kembali Gandeng UBB untuk Sosialisasi Tugas dan Fungsi

BANGKA TENGAH - Kamis (02/05/2024) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalpinang kembali adakan sosialisasi tugas dan fungsi (tusi) rutin kepada masyarakat. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Lubuk Lingkuk yang berada di Kabupaten Bangka Tengah.

Sebanyak 40 warga setempat berpartisipasi dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh perangkat desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh adat, bidan desa dan petugas Bhabinkamtibmas Polsek Lubuk Besar.

Baca juga: Penuh Semangat Pegawai Kerja Bakti Lingkungan Lapas Permisan Nusakambangan

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Desa Lubuk Besar, Lamana Ridianto. Ia menyambut baik kedatangan Bapas dan berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru baik bagi perangkat desa maupun masyarakat.

Sementara Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pangkalpinang, Andriyas Dwi Pujoyanto menyampaikan bahwa sosialisasi rutin ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. 

Baca juga: Polsek Nusakambangan Sumbangkan Beberapa Perangkat Alat Ibadah Untuk Tingkatkan Bimbingan Kerohanian Kepada Warga Binaan

“Giat ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa mereka dapat ikut berpartisipasi dalam keberhasilan program integrasi sosial klien yang berada di bawah bimbingan Bapas Pangkalpinang, ” terang Andriyas. 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Pangkalpinang, Arry Oktafriansyah bersama dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Bangka Belitung (UBB), Tiara Elgifianda.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Sosialisasi dan Bimtek TTE Tersertifikasi

Dalam materinya, Arry mengungkapkan bahwa klien pemasyarakatan yang menjalani integrasi sosial berada di bawah tanggung jawab Bapas setelah mendapatkan pembebasan ataupun cuti bersyarat.

“Klien memiliki berbagai kewajiban yang harus dijalani, di antaranya wajib lapor diri dan mengikuti seluruh program bimbingan sesuai kebutuhan. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi klien untuk berbaur di tengah masyarakat, ” terangnya.

Baca juga: TNI Dan BSSN Bentuk Military Computer Security Insident Response Team (Mil-CSIRT)

Menyambung apa yang telah disampaikan Arry, Tiara menyatakan bahwa tak jarang klien yang sedang menjalani integrasi sosial justru mendapatkan diskriminasi oleh masyarakat. Mereka sering dicap sebagai mantan narapidana yang tidak bisa berubah. Hal ini mengakibatkan klien merasa pesimis dan akhirnya mengucilkan diri dari lingkungan. 

“Klien yang pernah melanggar hukum telah mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum. Kini mereka mendapatkan kesempatan kedua ketika kembali ke tengah masyarakat. Mereka membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat pulih sehingga dapat berfungsi normal di lingkungan, ” paparnya. (Violla*red)

Baca juga: Meski di Guyur hujan deras Lapas Terbuka Nusakambangan tetap Laksanakan Yasinan Rutin